Jakarta, 1 September 2025
Nomor : .01/DPP Prajaniti/IX/2025
Lampiran : –
Hal : Surat Terbuka tentang Kondisi Bangsa Indonesia
Kepada Yth.
1. Presiden Republik Indonesia
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
3. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
di Jakarta
Om Swastyastu,
Dharmo Rakshati Rakshitah!
Dengan hormat,
Pertama-tama, perkenankanlah kami, Dewan Pimpinan Pusat Prajaniti Hindu Indonesia, mendoakan semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam keadaan sehat, memperoleh bimbingan dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat menjalankan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya.
Melalui surat terbuka ini, izinkan kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi bangsa Indonesia saat ini. Kami juga menyampaikan duka cita dan bela sungkawa yang mendalam atas jatuhnya korban dalam aksi-aksi yang berlangsung serta mengutuk tindakan-tindakan anarkasis dan penjarahan yang dilakukan sekelompok orang maupun tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan.
Menurut hemat kami, kondisi ini terjadi terutama karena rakyat merasakan berbagai bentuk perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemarahan rakyat yang terpendam semakin nyata, dan aksi-aksi pembakaran yang terjadi akhir-akhir ini tidak lain merupakan ekspresi dari api kemarahan rakyat yang merasa hak-hak mereka diabaikan dan rasa keadilan semakin jauh dari kenyataan.
Ketidakadilan itu tampak di berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang ekonomi, rakyat terus menanggung beban pajak dan pungutan, sementara sebagian pejabat negara menikmati fasilitas dan kemudahan dari uang negara yang bersumber dari pajak rakyat tersebut, oknum pejabat pajak yang diskriminatif dalam pemungutan pajak maupun penyelewenangn uang pajak. Bahkan, ironisnya, pajak penghasilan pejabat justru ditanggung negara, padahal membayar pajak adalah kewajiban semua warga negara tanpa kecuali. Dalam bidang hukum, sudah menjadi rahasia umum bahwa hukum kerap tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas; pelanggar hukum bisa menerima amnesti, bahkan mantan koruptor memperoleh penghargaan. Dalam bidang pendidikan, masih terdapat praktik diskriminasi terhadap siswa berdasarkan latar belakang agama, baik melalui kebijakan, sikap guru, maupun pengkondisian di lingkungan sekolah. Dalam bidang politik, kedaulatan rakyat seakan tersisih karena arah kebijakan negara hanya ditentukan melalui partai-partai politik. Dan masih banyak bentuk ketidakadilan lain yang mencederai rasa keadilan sosial rakyat Indonesia.
Padahal, sila kelima Pancasila dengan tegas mengamanatkan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Namun kenyataan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara justru semakin jauh menyimpang dari cita-cita luhur tersebut.
Dengan penuh rasa hormat, kami menaruh harapan kepada Bapak/Ibu sebagai pimpinan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menyampaikan sikap resmi pemerintah bersama-sama secara terbuka melalui media nasional dan menyampaikan komitmen sebagai berikut:
- Mengambil langkah-langkah nyata untuk menegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab berlandaskan Pancasila secara utuh, menyeluruh, dan berkeadilan.
- Menghapus segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi di semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Mengambil tindakan tegas terhadap setiap pejabat negara yang melanggar hukum dengan mencopot pelaku dari jabatannya disertai penegakan hukum secara adil, transparan, dan bertanggung jawab, serta mengganti pejabat-pejabat pemerintah, TNI, dan Polri yang tidak kompeten.
- Mencopot pejabat negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau terlibat tindakan kriminal seperti judi online.
- Melibatkan masyarakat dalam penyusunan setiap Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Undang-Undang Perampasan Aset, segera mengesahkannya, dan menerapkannya secara adil dan transparan, termasuk penyitaan aset pelaku korupsi yang sah terbukti menurut hukum.
- Meninjau ulang bahkan mencabut kebijakan-kebijakan diskriminatif yang hanya menguntungkan pejabat negara, seperti ketentuan pajak penghasilan yang ditanggung oleh negara.
- Menjadi teladan bagi rakyat dengan menampilkan gaya hidup sederhana, santun dalam berbicara di ruang publik, menunjukkan empati atas kesulitan yang dihadapi rakyat, dan tulus dalam melayani rakyat.
Kami memahami bahwa gejolak sosial yang terjadi saat ini sangat mungkin diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun kami yakin, bila keadilan benar-benar ditegakkan, rakyat Indonesia tidak akan mudah terprovokasi, dan sebaliknya akan tetap bersatu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Demikian surat terbuka ini kami sampaikan. Semoga mendapat perhatian sungguh-sungguh demi terwujudnya keadilan, persatuan, kerukunan, dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menuju Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.
Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu, kami menyampaikan terima kasih.
Om Santih Santih Santih Om.
Ketua Umum
KS Arsana
Sekretaris Jenderal
IWK Mandara
Klik untuk melihat Surat Terbuka
[telah dibaca 12 kali]
